Arema Tuntut Ketegasan PSSI

Presiden Kehormatan Arema Indonesia yang mewakili Manajemen Arema, Rendra Kresna, menuntut ketegasan dari PSSI dalam memajukan persepakbolaan nasional.

"Kami akan meminta penjelasan dan ketegasan PSSI terkait program untuk memajukan sepak bola nasional. Tuntutan ini yang nantinya kami bawa dalam kongres PSSI di Bali," kata Rendra Kresna yang mewakili manajemen Arema Indonesia dalam kongres tersebut ketika ditanya soal usulan program kerja PSSI ke depan di Malang, Kamis.

Menurut Rendra yang juga Bupati Malang itu, bentuk ketidaktegasan PSSI tersebut di antaranya adalah terjadinya polemik mengenai larangan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh klub-klub sepak bola.

Seharusnya, tegas Rendra, PSSI menyatakan dengan tegas boleh tidaknya klub (tim) menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai keikutsertaannya dalam kompetisi.

"Dalam menyikapi hal itu PSSI harus tegas, agar tidak menimbulkan polemik terus menerus," tegas Rendra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut.

Selain itu, kata Rendra, pelarangan penggunaan APBD untuk klub sepak bola seperti yang diucapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidaklah tepat dan salah. Mendagri dinilai tidak memahami kondisi objektif klub-klub di daerah yang masih sangat bergantung pada APBD.

"Yang harus dipahami, bagaimana seharusnya posisi kami sebagai pemerintah daerah dalam penggunaan APBD. Ini harus diperjelas dan dipertegas karena muncul ketakutan di kalangan kami soal penggunaan APBD itu untuk pos olahraga, terutama sepak bola," ujarnya menambahkan.

Menurut dia, penegasan itu sangat penting, agar pemerintah daerah termasuk Kabupaten Malang mempunyai payung hukum jika akan menggunakan APBD untuk membiayai klub.

"Masalah ini yang akan kami sampaikan saat kongres nanti. Sebenarnya banyak hal yang akan kami sampaikan nanti, tapi yang paling mendesak saat ini adalah penggunaan APBD untuk membiayai klub profesional," tegas Rendra.

Sampai saat ini penggunaan APBD untuk membiayai kompetisi klub profesional masih menjadi tarik ulur.

Pada tahun 2007 juga sudah ada aturan pelarangan, namun banyak pemerintah daerah yang menyiasatinya dengan memasukkan anggaran hibah melalui pos KONI, tak terkecuali Persema Malang yang saat ini menyeberang ke Liga Primer Indonesia (LPI).

Setiap tahun Persema mendapatkan anggaran hibah yang masuk pos KONI rata-rata sebesar Rp18 miliar-Rp20 miliar. (ant/fjr)